MAKALAH KPPM "Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Permasalahannya"

Makalah KEPEMIMPINAN PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

“Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Permasalahannya”

Dosen Pengampu :  Asparian S.KM.,M.Kes

DI SUSUN OLEH :

Nama         :  Ani Romaningsih

Nim            : 12127211 0009

Kelas          : AKK

Semester    : VI (Enam)

YAYASAN HAJI SOEHELLY  QARY

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MERANGIN

PRODI S1 KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN AJARAN 2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Pelayanan kesehatan di Indonesia dan permasalahannya.

Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat dengan dosen pengampu bapak Asparian S.KM.,M.Kes. Sebagaimana kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun pembahasan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan tugas makalah ini.

            Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

                                                                                       

Bangko, 24 Juni 2015

           

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI  ........................................................................................................... ii

BAB     I    PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang .................................................................................... 1

B.   Rumusan Masalah............................................................................. 2

C.   Tujuan Penulisan............................................................................... 2

D.   Manfaat Penulisan ............................................................................. 2

BAB    II    PEMBAHASAN

A.   Pengertian pelayanan kesehatan .................................................... 3

B.   Tujuan pelayanan kesehatan ........................................................... 3

C.   Bentuk pelayanan kesehatan ........................................................... 4

D.   Factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan .......... 4

E.   Syarat pokok pelayanan kesehatan ................................................. 5

F.    Peraturan-peraturan tentang pelayanan kesehatan .................... 6

G.   Masalah dasar pelayanan kesehatan di Indonesia....................... 8

H.   Kebijakan pemerintah ........................................................................ 11

BAB    III   PENUTUP

A.   Kesimpulan ......................................................................................... 13

B.   Saran..................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam  menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan  pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut terjadi transaksi terapeutik artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan media ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. Banyak permasalahan kesehatan yang ada di indonesia yang mengenai pelayanan kesehatan.

B.   Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu :

I.      Apa pengertian pelayanan kesehatan ?

J.    Apa saja tujuan pelayanan kesehatan ?

K.   Apa saja bentuk pelayanan kesehatan ?

L.    Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan ?

M.   Apa syarat pokok pelayanan kesehatan ?

N.   Apa saja peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan ?

O.   Apa masalah dasar tentang pelayanan kesehatan di indonesia ?

P.   Bagaimana kebijakan pemerintah tentang masalah pelayanan kesehatan ?

C.   Tujuan Penulisan

1.    Tujuan umum

Untuk memenuhi salah satu persyaratan kriteria penilaian dalam mata kuliah kepemimpinan pengembangan dan pengoorganisasian masyarakat.

2.    Tujuan Khusus:

a.    Mengetahui pengertian, tujuan dan bentuk pelayanan kesehatan.

b.    Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan.

c.    Mengetahui syarat pokok pelayanan kesehatan.

d.    Mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan.

e.    Mengetahui masalah dasar tentang pelayanan kesehatan di indonesia.

f.     Mengetahui kebijakan pemerintah tentang masalah pelayanan kesehatan.

D.   Manfaat

Pembuatan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan dan pengetahun tentang pelayanan kesehatan di indonesia dan permasalahannya .

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Definisi Pelayanan Kesehatan

Adapun pelayanan kesehatan menurut para ahli yaitu :

1.    Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo,

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan  yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

2.    Menurut Levey dan Loomba (1973)

Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

3.    Menurut Azrul Azwar (1996)

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya diselenggarakan sendiri secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka kami menyimpulkan bahwa  pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan.

B.   Tujuan Pelayanan Kesehatan

1.    Di bidang promotif  yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Hal ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan.

2.    Di bidang preventif yaitu pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit. Yang mana terdiri dari :

a.    Preventif primer. Terdiri dari program pendidikan, seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran fisik.

b.    Preventive sekunder. Terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara mengindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut.

c.    Preventif tersier. Pembuatan diagnosa ditunjukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa dan pengobatan.

3.    Kuratif yaitu penyembuhan penyakit.

4.    Rehabilitasi yaitu pemulihan. Usaha pemulihan seseorang untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau  mental, cedera atau penyalahgunaan.

C.   Bentuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Tingkatannya

1.    Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Primary health care)

Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contohnya : Puskesmas,Puskesmas keliling, klinik.

2.    Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services)

Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contohnya yaitu Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.

3.    Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services)

Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien  yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Contohnya yaitu Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.

D.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan

Menurut WHO (1984) dalam Juanita (1998) menyebutkan bahwa faktor prilaku yang mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan adalah:

1.    Pemikiran dan perasaan (Thoughts and Feeling). Berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan penilaian-penilaian seseorang terhadap obyek, dalam hal ini obyek kesehatan.

2.    Orang penting sebagai referensi (Personal Referensi).Seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting  atau  berpengaruh  besar  terhadap  dorongan  penggunaan  pelayanan kesehatan.

3.    Sumber-sumber daya (Resources). Mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sumber-sumber daya juga berpengaruh terhadap prilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif.

4.    Kebudayaan (Culture). Berupa norma-norma yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan konsep sehat sakit.

E.   Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Azwar (1999) menjelaskan suatu pelayanan kesehatan harus memiliki berbagai persyaratan pokok, yaitu: persyaratan pokok yang memberi pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas, yakni :

1.    Ketersediaan dan kesinambungan pelayanan

Pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat (acceptable) serta berkesinambungan (sustainable). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat adalah ada pada tiap saat dibutuhkan.

2.    Kewajaran dan penerimaan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat wajar (appropriate) dan dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat. Artinya pelayanan kesehatan tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu keadaan pelayanan kesehatan yang baik.

3.    Mudah dicapai oleh masyarakat

Pengertian dicapai yang dimaksud disini terutama dari letak sudut lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Jangkauan fasilitas pembantu untuk menentukan permintaan yang efektif. Bila fasilitas mudah dijangkau dengan menggunakan alat transportasi yang tersedia maka fasilitas ini akan banyak dipergunakan. Tingkat pengguna di masa lalu dan kecenderungan merupakan indikator terbaik untuk perubahan jangka panjang dan pendek dari permintaan pada masa akan datang.

4.    Terjangkau

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang terjangkau (affordable) oleh masyarakat, dimana diupayakan biaya pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

5.    Mutu

Mutu atau kualitas yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan menunjukkan kesembuhan penyakit serta keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

6. Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Tentang Pelayanan Kesehatan

Dalam Perundangan-undangan pelayanan kesehatan Indonesia sudah sangat optimal dan mencakup semua layanan kesehatan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Faktor kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya tubuh yang sehat maka akan lebih nyaman dalam melakukan aktivitas. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan di Indonesia masih jauh dari apa yang diperkirakan, karena masih banyak terjadi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan yang terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang kesehatan. Sebagai contoh, masih banyak  pelayan kesehatan yang mengabaikan akan keselamatan konsumen atau pasien dengan alasan tertentu.

Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, konsumen seringkali mengabaikan bahwa kesehatan itu penting. Meskipun demikian adanya, pemerintah sangat memperhatikan agar pelayanan kesehatan yang tersedia itu digunakan secara baik. Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan hal itu pemerintah membentuk aturan-aturan di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya sebagai berikut:

1.    Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. dan pasal 8 ayat (1).

2.    Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

3.    Undang Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sesungguhnya ditegaskan bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan.

4.    Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

5.    Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesiaa No. 634 Tahun 2002 bagian keempat mengatur tentang Penarikan Barang.

Menteri Kesehatan RI pernah melontarkan suatu kritikan yang sangat tajam terhadap iklan obat-obatan yang beredar di masyarakat, khususnya yang ditayangkan di televisi. menurutnya, semua iklan itu menyesatkan. Untuk melakukan pengawasan demikian, khususnya yang berkaitan dengan periklanan diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Penerangan (No. 252/Menkes/SKB/VIII/80 dan No. 122/Kep/Menpen/1980) tentang pengendalian dan pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA).

G.   Masalah Dasar Pelayanan Kesehatan Indonesia

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. Hal tersebut harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan sudut pandang penulis dalam sepuluh tahun terakhir banyak permasalahan pelayanan kesehatan diantaranya :

1.    Disparitas status kesehatan

Permasalahan utama pelayanan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antara perkotaan dengan perdesaan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan tingkat sosial ekonomi tinggi, di kawasan barat Indonesia, dan di kawasan perkotaan, cenderung lebih baik. Sebaliknya, status kesehatan penduduk dengan sosial ekonomi rendah, di kawasan timur Indonesia dan di daerah perdesaan masih tertinggal.

Dilihat secara nasional status kesehatan masyarakat telah meningkat. Akan tetapi, disparitas status kesehatan antara penduduk mampu dan penduduk miskin masih cukup besar. Berbagai data menunjukkan bahwa status kesehatan penduduk miskin lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk kaya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita pada kelompok penduduk miskin.

2.    Beban ganda penyakit

Belum teratasinya penyakit menular yang diderita oleh masyarakat seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare, serta munculnya kembali penyakit polio dan flu burung. Namun, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes melitus dan kanker.

3.    Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan

Kualitas pelayanan menjadi kendala karena tenaga medis sangat terbatas dan peralatan kurang memadai. Dari sisi jumlah, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani masih rendah. Keterjangkauan pelayanan terkait erat dengan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan. Untuk setiap 100.000 penduduk hanya tersedia 3,5 Puskesmas. Itu pun sebagian penduduk, terutama yang tinggal daerah terpencil, tidak memanfaatkan Puskesmas karena keterbatasan sarana transportasi dan kendala geografis.

4.    Pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan

Pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat makin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Ketersediaan, mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, obat asli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki sangat besar.

5.    Perilaku hidup bersih dan sehat

Perilaku masyarakat juga sering tidak mendukung hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat terlihat dari meluasnya kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (Napza), dan kematian akibat kecelakaan.

6.    Masalah gizi buruk

Masalah kesehatan yang menimbulkan perhatian masyarakat cukup besar akhir-akhir ini adalah masalah gizi kurang dan gizi buruk. Munculnya kejadian gizi buruk ini merupakan “fenomena gunung es” yang menunjukkan bahwa masalah gizi buruk yang muncul hanyalah sebagian kecil dari masalah gizi buruk yang sebenarnya terjadi. Jadi ada tiga faktor penyebab utama terjadinya gizi buruk tersebut adalah

a.    Rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan terjadi dalam kurun waktu yang lama.

b.    Terjadinya serangan penyakit infeksi yang berulang.

c.    Kurang pelayanan kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang masalah gizi.

Ketiga faktor ini disebabkan oleh tiga hal secara tidak langsung, yaitu ketersediaan pangan yang rendah pada tingkat keluarga; pola asuh ibu dalam perawatan anak yang kurang memadai; dan ketersediaan air bersih, sarana sanitasi, dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terbatas. Penyebab tidak langsung tersebut merupakan konsekuensi dari pokok masalah dalam masyarakat, yaitu tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan, dan kurangnya pangan.

7.    Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.

Indonesia saat ini mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Misalkan dari per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 0,5 sarjana kesehatan masyarakat; 1,7 apoteker; 6,6 ahli gizi; 0,1 tenaga epidemiologi; dan 4,7 tenaga sanitasi. Kondisi tenaga kesehatan pada saat ini tidak jauh berbeda dengan dulu karena sistem pendidikan masih belum bisa menghasilkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang mencukupi dan kualitas tenaga kesehatan yang baik, serta sistem perekrutan dan pola insentif bagi tenaga kesehatan kurang optimal. Di samping itu, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua pertiga dokter spesialis berada di Perkotaan dari pada di perdesaan.

Kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini, misalnya, masih banyak puskesmas yang tidak mempunyai dokter umum. Akibatnya, banyak puskesmas, terutama di daerah terpencil yang hanya dilayani oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Contohnya saja diperdesaan masih banyak penduduk (29,8 persen) yang harus menunggu setengah hingga satu jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan. Sebagian masyarakat 8,1 persen menyatakan kurang atau tidak puas dengan pelayanan kesehatan dan 33,21 persen menyatakan cukup puas.

H.   KEBIJAKAN PEMERINTAH

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, adapun kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pelayanan kesehatan :

1.    Peningkatan upaya pemeliharaan, pelindungan, dan peningkatan derajat kesehatan dan status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.

2.    Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit baik menular maupun tidak menular.

3.    Peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan, rawan bencana dan konflik.

4.    Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan;

5.    Penjaminan mutu, keamanan dan khasiat produk obat, kosmetik, produk komplemen, dan produk pangan yang beredar, serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya.

6.    Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

7.    Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu :

1.    Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan.

2.    Berbagai permasalahan penting dalam pelayanan kesehatan antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat.

3.    Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pelayanan kesehatan yaitu peningkatan akses kesehatan pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

B.   Saran

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik diperdesaan maupun diperkotaan maka mutu pelayanan kesehatan dan penyebaran petugas kesehatan di indonesia harus lebih ditingkatkan, untuk mencapai masyarakat yang sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mubarak, ikbal, wahid, SKM dan Chayatin, Nurul. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Salemba Medika : Jakarta
2. Koentjoro, Tjahjono. 2007. Regulasi Kesehatan di Indonesia. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
3. Azwar, Azrul.1996.Pengantar Administrasi Kesehahatan Edisi Ketiga.Tangerang : Binapura Aksara.
4. Notoatmodjo, Soekidjo.2003.Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-prinsip Dasar).Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
5. Risky, Aziz.2007, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, www.depkes.go.id
6. Online. (Kebijakankesehatan.web.id) diakses 20 Juni 2015
7. Online. (Digilib.usu.ac.id/chapterII/pdf) diakses 20 Juni 2015
8. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

9.    http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-kualitas.html di akses hari senin, 22 Juni 2015